Laporan terbaru yang disusun Asian Human Rights Commission(AHRC) Hongkong menyatakan bahwa Indonesia menggunakan helikopter yang disuplai Australia dalam genosida atau pembunuhan massal terhadap warga sipil di Papua Barat pada era 1970-an. Selain itu, ada dua helikopter milik Iroquois (kumpulan rakyat pribumi Amerika Utara) yang dikerahkan militer Indonesia ke dataran tinggi Papua antara tahun 1977-1978.
Menurut AHRC, operasi militer ini menyebabkan lebih dari 4.000 warga pribumi Papua tewas, kebanyakan akibar serangan udara dari helikopter serta pesawat Bronco OV-10 milik Amerika Serikat.
Dalam laporan AHRC dipaparkan kekejaman pasukan Indonesia yang dianggap bersikap "brutal dan tidak berperikemanusiaan". Beberapa korban selamat menyampaikan kepada AHRC bahwa pasukan memaksa warga Papua untuk memakan tinjanya sendiri, sementara mereka yang ditahan oleh militer dipaksa berbaris dan ditembaki secara membabi buta. Wanita Papua juga tidak luput dari tindak kekerasan seksual. Beberapa wanita ada yang dikubur, dibakar, bahkan direbus hidup-hidup.
Pada laporan yang risetnya memerlukan waktu 3 tahun ini, disebutkan bahwa pejabat tinggi militer Indonesia, termasuk mantan presiden Soeharto, terlibat dalam pembunuhan massal Papua Barat.
"Lamanya pemerintahan otoriter di bawah Soeharto telah benar-benar membungkam rakyat Indonesia untuk tidak membahas sejarah kelam terkait Papua," kata Basil Fernando, direktur AHRC untuk pengembangan kebijakan dan program.
"Tanpa kesadaran dari pemerintah dan masyarakat Indonesia akan kebobrokan yang terjadi di Papua, konflik di daerah itu akan terus terjadi. Seharusnya ada usaha sendiri dari pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Papua, salah satunya adalah dengan memenuhi hak mereka akan kebenaran," lanjut Fernando.
Sementara itu, Jennifer Robinson dari International Lawyers for West Papua meyakini bahwa laporan genosida Papua Barat yang dibuat AHRC "tidak terhingga nilainya".
"Sudah terlalu lama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan komunitas internasional mengabaikan penderitaan rakyat Papua Barat akibat kejahatan Indonesia. Tanpa kesadaran dan keadilan, tidak akan ada kedamaian di Papua,"
